Sikap Bersama Gerakan Daulat Rakyat

Sikap Bersama Gerakan Daulat Rakyat

Daftar Peserta Workhop Democratic Citizenship (1410)SIKAP BERSAMA GERAKAN DAULAT RAKYAT
UU. No. 22 Tahun 2014 tentang Pilkada Manifestasi Oligarki Politik

 Yoyakarta, 15 Oktober 2014

Dini hari Jum’at pada tanggal 26 September 2014 terjadi peristiwa politik di legislatif yang membuat demokrasi Indonesia jauh mundur ke belakang. Peristiwa ini telah menorehkan catatan hitam bagi pembangunan demokrasi Indonesia yang telah diperjuangkan dengan darah, keringat dan air mata rakyat hampir tujuh belas tahun lamanya. Melalui Sidang Paripurna DPR RI, legislatif mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor  22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang mengembalikan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota ke DPRD yang sebelumnya ada di tangan rakyat. Hak politik elektoral rakyat telah dirampas oleh legislatif melalui proses Politik Hukum.

Disahkannya UU. No. 22 Tahun 2014 tentang Pilkada akan menjadi preseden buruk dan sekaligus menjadi titik balik upaya demokratiasi di negeri ini. Pilkada langsung setidaknya disokong oleh dua argumentasi: pertama, ide pemisahan kekuasaan di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif (trias politica) dalam sistem politik yang kita anut. Maksudnya adalah untuk meminimalisasi penyimpangan kekuasaan melalui skema check and balances. Ada pemahaman umum dalam politik bahwa: kekuasaan cenderung bersifat korup, semakin mutlak kekuasaan maka semakin besar pula peluang korupnya (power tends to corrupt).  Oleh karena itu masing-masing dari tiga kompoenen tersebut posisinya dan kedudukannya harus setara dengan pertanggungjawaban langsung kepada rakyat. Pada titik ini pemilu menjadi konsekuensi dan keniscayaan; kedua, hak pemilu merupakan hak politik paling asasi bagi setiap warga negara. Pada momen pemilu itulah partisipasi warga dapat disalurkan secara formal. Di samping itu pemilu baik legislatif maupun eksekutif merupakan bagian dari instrumen artikulasi, agregrasi, sosialisasi, komunikasi, pendidikan, dan kontrak/perjanjian politik antara warga negara dengan penyelenggara negara.

Dengan demikian sangat jelas bahwa upaya untuk mengembalikan format pilkada dari langsung ke tidak langsung memiliki beberapa masalah mendasar, yakni: pertama, menyangkut akuntabilitas. Kekuasaan yang akan memusat pada legislatif; kedua, menyangkut representasi/keterwakilan. Daulat rakyat menjadi daulat elit/legislatif (baca: parpol); dan ketiga, tidak berjalannya fungsi politik yang melekat pada pemilu sebagaimana disebutkan di atas. Kenyataan ini sekaligus memunculkan masalah serius bagi demokratisasi Indonesia. Pertama, semakin menguatnya oligarki dalam menentukan proses dan penentuan kebijakan politik Indonesia. Mereka hampir secara total, dengan cerdik melalui instrumen demokrasi, memuluskan kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi mereka. Kedua,  ekslusi rakyat dari proses-proses politik. Mereka dituduh tidak siap berpolitik dan semakin dipinggirkan dan dijauhkan dari proses-proses politik. Rakyat semakin tidak memiliki peluang untuk terlibat secara politik, padahal demokrasi membutuhkan partisipasi penuh rakyat.

Argumentasi pembalikan format pemilihan langsung menjadi tidak langsung perlu kita sadari pula dapat digunakan untuk mengubah format pemilihan presiden di level eksekutif tertinggi dan pemilihan kepala desa di level terendah yang saat ini berlaku. Inilah mengapa UU. No. 22 Tahun 2014 kami anggap menjadi preseden buruk dan harus kita waspadai yakni karena mejadi titik awal penurun kualitas demokrasi (devolusi) yang mengarah pada kembalinya situasi oligarki, authokrasi, bahkan otoritarianistik. Pada situasi tersebut hak politik warga negara bersifat terbatas dengan struktur peluang politik yang rendah. Proses politik bersifat eksklusif dan elitis. Hanya kekuatan-kekuatan tertentu yang dapat terlibat sehingga keterwakilan dan kepentingan warga negara terbaikan. Lembaga-lembaga politik formal baik eksekutif dan legislatif menjadi alat kepentingan elit. Gejala ke arah sana semakin kuat dan UU tersebut hanya salah satu indikasnya. Oleh karena itu kami merasa seluruh elemen bangsa perlu mengambil sikap secara jernih.

Kondisi terkini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerbitkan duaPerppu untuk membatalkanUU. No. 22 Tahun 2014:pertama,Perppu No. 1 Tahun 2014;dan, kedua, Perppu No 2 tahun 2014. Walaupun menjadi angin segar di tengah polemik nasib format pilkada, namun perlu kita sadari bahwa upaya-upaya pembalikan demokrasi di negeri ini nyata. Guna menyikapi hal tersebut, kami perwakilan dari sejumlah elemen masyarakat sipil dengan ini menyerukan sejumlah poin sebagai berikut:

Langkah taktis jangka pendek, kami dengan tegas:

  1. Mendukung PERPPU No. 1/2014 dengan sejumlah catatan perbaikan
  2. Menolak pemberlakuan UU. No. 22/2014
  3. Menyerukan seluruh elemen di negeri ini untuk bergerak bersama secara terkonsolidasi menolak  UU. No. 22/2014 UU. No. 22/2014

Langkah strategis jangka panjang, kami dengan tegas:

  1. Menolak segala bentuk upaya pembatasan hak politik warga negara;
  2. Mengecam setiap pihak yang terlibat dalam upaya-upaya pembatasan hak politik warga, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, elemen masyarakat sipil (media, lsm, kampus), kalangan bisnis, maupun aktor suprastate/pihak asing;
  3. Menyerukan kepada seluruh elemen di negeri ini untuk bersama-sama melakukan pengawalan, proteksi dan pengembangan hak politik warga negara;

Spoke Person: Insan Kamil dari SATUNAMA, 081578843525, Hairus Salim dari LKiS, 08157953007, Wasingatu Zakiyah dari IDEA, 081227505011, Titik Nurhayati dari KPUD Depok, 08111108164, Henny Indaryanti dari GMNI Blitar, 081937867048, Mustafied dari Pesantren Mahasiswa ASWAJA Nusantara 081342798666. 

*lampiran versi PDF
*lampiran daftar peserta workshop

Attachments





ShortURL: http://cefil.info/?p=780 |