Pilpres 9 Juli 2014 “Politics of Hope” Demokratisasi

Pilpres 9 Juli 2014 “Politics of Hope” Demokratisasi

Pemilu legislatif sudah kita lalui pada 9 April 2014 lalu, kini kita semakin mendekati rangkaian berikutnya; Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden, yang akan dilaksanakan pada 9 Juli 2014 mendatang. Dalam hangatnya situasi politik (election) ini, redaksi tertarik untuk mengangkat isu tentang Pemilu dan Demokrasi. Pada hari selasa lalu, tepatnya tanggal 02 Juli 2014, tim redaksi (Afifudin Toha dan Nunung Qomariyah) berhasil menemui Dr. AAGN Ari Dwipayana, Dosen Fisipol UGM yang kerap diundang sebagai narasumber pelatihan CEFIL. Berikut adalah petikan wawancaranya:

 Pemilu dipercaya sebagai indispensable root of democracy yang (hampir) bersifat universal dan powerful cataliyst  bagi terciptanya pemerintahan yang baik. Pemilu juga disebut sebagai bagian dari accountability mechanism yang diperlukan untuk melakukan check and balance dalam sistem demokrasi.Menurut anda, apakah andaian tentang Pemilu di atas sudah terjadi di Indonesia, khususnya pasca reformasi?

 Ini pertanyaan sulit. Proses pemilumemang sudah dilakukan secara reguler, 5 tahunan dan ada perbaikan dalam sistem pemilunya. Tetapi ada beberapa persoalan mendasar dalam elektroal itu, sehingga tujuan popular control tidak tercapai. Pertama, soal budaya politik masyarakat. Pemilu adalah moment dimana warga negara dapat memilih sekaligus menghukum. Namun demikian, budaya politik masyarakat kita cenderung transaksional. Hari ini kita melihat fenomena komersialisasi hak-hak warga. Masyarakat tidak menggunakan suaranya dengan pertimbangan-pertimbangan politik rasional, melainkan transaksi. Dimana suara diperjualbelikan. Kedua, ongkos politik (cost of politic) yang besar. Ongkos politik yang besar dengan sendirinya akan menyeleksi siapa saja yang bisa bersaing dalam ruang politik yang bebas itu. Dana kampanye tidak berasal dari partai, melainkan dari kandidat sendiri atau hasil kolaborasinya dengan korporasi. Pemilu kemudian dapat menjadi ruang tarung yang tidak adil. Karena figur-figur baik tanpa modal besar kesulitan untuk bersaing.

Jika kita perhatikan, jumlah politisi dengan latarbelakang interpreneur dan artis semakin menguat. Baik di tahun 2009, maupun di 2014. Ini tidak berarti semua politisi yang berlatar belakang pengusaha buruk dan tidak memiliki idealisme politik. Keadaan semacam ini akan berimplikasi pada problem ketiga, yaitu representasi politik, ada gap antara wakil dengan konstituen yang diwakilinya. Wakil rakyat yang dilahirkan dari politik transaksional akan mengabaikan ikatan politik dengan konstituennya. Ketika ia memenangi pemilu, agenda utamanya adalah kepentingan diridan partainya. Inilah problem representasi kita. Wakil rakyat tidak dilahirkan melalui basis konstituen yang kuat, melainkan mobilitas uang dan popularitas. Masyarakat hanya menjadi voters yang menjual suaranya pada partai atau calon-calon tertentu. Demokrasi kita dibajak oleh para pemilik modal yang masuk ke dalam arena politik. Kini ada politico bisnis, yaknipebisnis masuk partai. Mereka bisa menang dengan mudah, karena pembiayaan dimungkinkan. Mereka relatif mudah untuk memenangkan kompetisi karena proses pembiayaan politik diinternal partai itu mereka bisa biayai. Itulah sebabnya mengapa kemudian para pengusaha bisa mengontrol ketua partai.  Ketika ini terjadi, maka mereka punya akses pada rekrutmen; seperti pencalonan anggota legislatif, pencalonan eksekutif. Lebih-lebih ketika proses pencalonan itu mereka juga bersaing dengan cara-cara yang sangat liberal dan pada pasar politik yang sangat terbuka.

 Mengapa dalam kurun waktu  15 tahun itu budaya politik masyarakat tidak terbentuk?

Saya rasa ini merupakan warisan budaya patron-klien di masa lalu. Jika dahulu ada patronase dan tekanan penguasa demikian kuat sehingga masyarakat nyaris tak punya pilihan, kini problemnya adalah politik transaksional. Kedua-duanya sama berbahaya. Ini juga akibat distrust yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita akibat wakil-wakil yang terpilih tidak mewakili kepentingan mereka.

 Kalau politiknya transaksional dengan cost of politic yang tinggi, bagaimana dengan kelompok-kelompok marginal yang tak memili modal besar?

Dengan kecenderungan konstruksi sistem politik yang seperti itu, maka kelompok-kelompok yang anda sebut sebagai kelompok yang tidak memiliki basis finansial yang kuat relatif sulit untuk berkompetisi. Meskipun juga ada pengecualian-pengecualian. Yang mampu menandingi kelompok berbasis finansial kuat adalah politisi yang punya akar atau basis sosial yang kuat. Cerita tentang ini cukup banyak sebetulnya, kemenangan dari kalangan yang punya basis sosial kuat memenangkan pemilu.

 Dengan sistem semacam ini, dengan mudah kita tahu siapa yang bisa bersaing dan tersingkir, lalu apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya?

Perlu ada pembenahan dalam beberapa level. Pertama, pembenahan partai. Kita tidak punya partai yang punya sistem kaderisasi yang kuat. Kaderasi partai selalu instan dan sangat bersifat elektoral. Idealnya partai menata dulu, menginstitusionalisasi ideologi partai melalui kaderisasi. Karena kaderisasi itu sebenarnya institusionalisasi nilai dan ideologi yang dianut oleh partai. Sehingga tidak bisa pengusaha yang instan, kuat secara finansial begitu saja masuk dalam partai,  tanpa terlibat dalam proses kaderisasi. Nah sekarang kan tidak, kadang-kadang kalau calonnya secara finansial kuat dicalonkan saja tanpa ikut kaderisasi. Bukan soal pengusahanya, tapi pada apakah partai itu punya sistem kaderisasi dan rekrutmen. Karena ada juga pengusaha yang ideologis. Tapi belum mainstream. Pembenahan harus pada reformasi partai khususnya sistem rekrutmen.

 Kedua,pembenahan Pemilu. Pada saat ini Pemilu kita menggunakan sistem proporsional terbuka, ini pada titik tertentu menyebabkan persaingan yang tidak sehat baik antar partai maupun di dalam partai. Ditambah dengan biaya politik yang tinggi. Idealnya untuk mencegah cost politik yang tinggi ini, harus ada mekanisme untuk mencegah biaya kampanye yang jor-joran. Nah dengan cara seperti itu maka faktor uang tidak terlalu penting. Inisebenarnya bisa menyelesaikan problem kompetisi yang tidak sehat itu. Kompetisi tidak sehat ini karena faktor uang itu. Jadi kompetisi akan sehat jika sama-sama bersaing dalam partai tapi basisnya adalah dukungan terhadap visi dan program ditambah dengan rekrutmen partai yang benar. Sekarang ini yang terjadi adalah rekrutmen calegnya tidak benar, kompetisinya juga tidak sehat. Perlu ada reformasi elektoral, termasuk pengaturan keuangan atau belanja partai saat kampanye.

 Ketiga, perlu kita pikirkan adalah kampanye anti money politic. Jadi masyarakat ini sedang berhadapan dengan satu moment strategis, karena uang menjadi instrumen utama. Bahkan ada spanduk di beberapa kampung yang menyatakan bersedia menerima money politics. Ini adalah budaya politik yang harus dibenahi.

 Keempat, lembaga representasi. Lembaga representasi kita ini problem seriusnya adalah pada; 1) Problem akuntabilitas. Dia tidak punya instrumen untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada konstituen. Semestinya Dapil (Daerah Pemilihan) itudifungsikan sebagai salah satu mekanisme untuk menyampaikan apa yang sudah dia kerjakan, yang sekarang ini, justru dirusak dengan model penganggaran Bansos (Bantuan Sosial). Jadi istilah reses oleh mereka disempitkan maknanya menjadi kegiatan turun ke bawah untuk bagi-bagi Bansos, bukan sebagai instrumen untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia lakukan, menampung aspirasi rakyat dan melaporkannya lagi di tahun mendatang.

 Dengan demikian hingga saat ini, pemilu belum bisa menyelesaikan problem representasi?

Pemilu belum sepenuhnya bisa menghasilkan satu institusi representasi yang menjalankan fungsinya. Pemilumoment lima tahunan, anggota DPR-nya juga berganti tapi belum sepenuhnya secara kualitatif mampu melakukan perubahan dan menjalankan fungsi popular control itu.

 Sebelum pemilu legislatif, sejumlah survey melihat turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Apakah Mas Ari melihat hal ini juga akan berefek pada partisipasi warga saat Pilpres 9 Juli mendatang?

Saya melihat Pemilu Presiden berbeda dengan pemilu legislatif, saya justru melihat euforia masyarakat untuk memilih pada Pilpres ini akan lebih besar. Dan, ada satu fenomena voluntarism yang kuat. Ini bisa dilihat dari munculnya relawan untuk memperjuangkan seorang kandidat tanpa ia harus masuk partai tertentu. Jadi, voluntarism bangkit kembali. Kenapa dapat bangkit?  karena ada politik harapan. Harapan yang mereka miliki, mereka titipkan dan mereka anggap bisa diperjuangkan oleh kandidat.

Jadi, menurut saya ini adalah titik balik yang menarik. Tadi kita bicara soal distrust, hampir semua tidak percaya pada partai, tapi pada titik tertentu orang mau terlibat dalam politik. Nah, mengapa orang mau terlibat dalam politik? Apa yang sedang mereka perjuangkan? Kalau termobilisasi saya rasa tidak.

Mereka memperjuangkan sesuatu, dan dari perjuangan itu lahir voluntarism. Ini yang menurut saya yang agak membalik suatu perkembangan yang telah terjadi selama 15 tahun. Karena orang mau memperjuangkan itu secara suka rela dan melakukan kampanye dengan biaya sendiri dan itu merupakan satu kekuatan besar yang sedang muncul. Sama seperti fenomena “cicak vs buaya”, jika orang mulai muak dengan situasi tertentu, maka ia membela sesuatu yang lain dengan sukarela. Itu saya kira satu trend yang menarik, sebuah titik balik penting yang perlu dimanfaatkan dengan baik. Kalau tidak, harapan akan turun lagi.

 Problem yang dihadapi bangsa ini berat, sosok presiden seperti apa yang menurut mas Ari tepat untuk memimpin Indonesia ke depan?

 Pertama, tidak punya beban masa lalu, itu penting karena beban masa lalu akan membuat ia tidak bisa melangkah, ia harus selalu menutup rapat. Kedua, tidak tersandera oleh kepentingan-kepentingan partai politik, terutama koalisi. Karena pengalaman sistem presidensial kita selama 10 tahun ini menunjukkan ada masalah serius, presiden tidak bisa bekerja efektif karena tersandera oleh koalisi yang dibangun. Apalagi koalisi ini ditandai dengan politik akomodatif-transaksional. Wilayah-wilayah presiden akan terbatas, karena menteri-menteri dianggap sebagai bagian dari kesepakatan yang harus ditaati. Istilahnya ada kapling-kapling sendiri yang tidak bisa disentuh atau dimasuki oleh presiden. Presiden kita harusnya mampu melepas itu. Ketiga, dia harus punya kemampuan menggerakkan, kita sedang berhadapan dengan problem budaya politik kita yang transaksional, maka kita harus punya pemimpin yang bisa menjadi motor yang menggerakkan untuk melawan hal itu. Kalau dia tidak bisa menggerakkan, tentu kondisinya akan sulit.

 Lalu, masih mungkinkah kita membayangkan politik yang tidak tersandera oleh kepentingan transaksional?

Mungkin. Karena sistem presidensial itu sangat berorientasi pada figur, bukan koalisi. Sistem presidensial kita sudah terlalu lama dibangun dengan mitos multipartai. Bahwa, seorang presiden harus punya dukungan kuat di parlemen. Itu artinya dia harus menguasai partai yang banyak, belum tentu itu. Sistem presidensial yang sekarang ini cukup memberi kekuasaan presiden untuk menentukan. Dia tidak tergantung di parlemen. Oleh karena itu presiden harus punya kekuasaan atau mandat yang kuat untuk tidak menjalankan, atau berkompromi atau bertransaksi dengan parlemen/kekuatan partai. Dia punya mandat/kekuasaan yang kuat untuk digunakan. Dan, jika mandat itu digunakan sebenarnya akan menyulitkan bagi terjadinya pola-pola transaksional.

Apalagi presiden punya kekuasan untuk menentukan kabinet. Memang, belum tentu orang yang ahli itu selalu berasal dari luar partai, bisa jadi dari partai. Hanya saja, basis yang digunakan untuk menentukan itu adalah keahlian, bukan perjanjian. Iniprinsinya beda, kalau transaksi itu ditentukan dulu kuotanya untuk membangun koalisi, sementarazaken cabinetberbasis pada kabinet ahli baru dicari orangnya, dengan demikianbukan transaksional. Kalau ada partai yang mendukung sistem presidential yang semacam ini, pasti didukung oleh masyarakat.

Bagaimana mungkin kalau dia bekerja baik dalam pemerintahan tidak dipilih lagi, ya pasti didukung lagi. Jadi, eksekutif ini memang dipilih rakyat dari seorang figur yang punya dukungan elektoral yang kuat dan memang diberi mandat untuk melakukan itu.

 Apakah akan ada perubahan-perubahan signifikan pada wajah demokrasi kita pasca Pilpres 2014 ini?

Ya, tentu akan ada perubahan, siapapun yang akan menang. Misalnya, jika Jokowi (yang menang) jauh lebih ada harapan. Karena itu tadi, ada prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan volunterisme, tanpa transaksional,  dan zaken cabinet, itu menjadi basis awal dari pemerintahan kita. Itu jauh lebih besar peluangnya untuk membangun bangsa.

Berbeda jika bagian dari pemerintahan lama yang terpilih, tidak akan ada perubahan berarti. Belum lagi soal track record dari kelompok lain yang punya problem soal HAM dan kebebasan beragama.

Bagaimana mungkin kita berharap akan ada penegakan HAM dan penegakan hukum yang tegas jika yang bersangkutan punya problem dengan itu. Kasus century, misalnya, jika ia mengarah ke SBY berani tidak. Ini kan sepertinya SBY mencari soft landing supaya pasca 2014 dapat jauh lebih aman dari turbulensi politik. Dari sisi koalisi juga cukup complicated dan kontradiktif satu sama lain terkait dengan faham mereka mengenai kebebasan beragama, ada FPI di situ, juga ada PKS. Akan susah menghandle persoalan kebebasan beragama dalam koalisi yang notabene memiliki pandangan yang kontradiktif.

 Lalu, peran-peran apa yang dapat dimainkan oleh OMS?

Ya, saya kira OMS sangat strategis dalam konteks politik saat ini. Pertama, karena OMS atau CSO itu pasti menjadi katup pengaman, di dalam sebuah model politik dengan problem serius; macetnya demokrasi. CSO memainkan peran penting untuk membangun popular control, tetapi OMS bisa melakukan popular control hanya jika ia berada dalam ruang politik yang bebas. Media yang bebas, bebas berserikat, bebas juga berkumpul, tanpa ada ketakutan untuk diculik, diintimidasi atau dibredel.

Bayangkan nanti kalau presidennya sangat anti kritik dan memasung kebebasan berekspresi dan berorganisasi, akibatnya adalah ruang ruang yang sekarang ini sudah terbangun oleh masyarakat sipil itu itu tertekan lagi atau tertutup lagi dengan karakter sistem politik baru, yang kalau itu terjadi akan sangat anti kritik dan memiliki kecenderungan untuk mengontrol society. Sebelum itu terjadi, OMS/CSO harus bergerak.





ShortURL: http://cefil.info/?p=718 |