Demokrasi

Demokrasi

Demokrasi timbul tenggelam dalam lipatan sejarah politik dunia. Di tanah asalnya demokrasi menunjuk pada pembaruan sistem politik kota Athena yang dilakukan oleh Kliestenes, yang oleh sejarawan Herodot disebut democratia atau democratos, kebalikan dari aristocratos. Pada bagian tanah yang lain, di Roma, muncul sistem politik yang sama dengan democratia, yaitu yang disebut respublica. Democratia Yunani dan Respublica Romawi merupakan bentuk awal demokrasi yang muncul dalam sejarah politik dunia, lalu pernah hilang berabad-abad lamanya, dan kini digunakan oleh hampir seluruh negara-negara bangsa sebagai sistem politiknya.

Tapi tulisan pendek ini tidak bermaksud memaparkan sejarah awal dan berkembangnya demokrasi, apalagi menilainya, yang jika mungkin akan diulas pada bagian lain. Tulisan ini hanya ingin menunjukkan basis filosofis kenapa kita membutuhkan dan meyakini demokrasi, meskipun Aristoteles menyebutnya bukan sistem politik terbaik, tapi setidaknya demokrasi adalah pilihan terbaik dari yang terburuk. Terdapat alasan mendasar kenapa demokrasi lebih baik dari sistem politik yang lain karena di dalam demokrasi terdapat nilai-nilai fondasional pada bagian mana nilai-nilai tersebut tidak dimiliki oleh sistem politik lain di luar demokrasi, yaitu:

Pertama, kesetaraan (equality). Kesetaraan adalah nilai etis yang secara intrinsik benar merupakan sesuatu yang tak tertolak. Tak ada seorangpun saya kira yang menolak jika diperlakukan setara dengan yang lain. Nilai kesetaraan didasarkan kepada bagaimana kita memandang manusia sebagai citra Tuhan yang memiliki martabat yang harus dihormati. Pertimbangan moral, etika dan agama mendasari bahwa manusia harus diperlakukan setara. Jika mempertimbangkan ini, rasanya terlalu berlebihan dan tentu jelas keliru, jika ada yang mempertentangkan demokrasi dengan agama tertentu karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut, dengan diikuti tuduhan bahwa demokrasi berasal dari ajaran agama yang lain. Tuduhan bahkan penolakan terhadapnya karena demokrasi dianggap sebagai paham yang antroposentris yang bertentangan dengan paham theosentris. Kira-kira di mata para penentangnya demokrasi akan menyaingi Tuhan.

Demokrasi menjamin kesetaraan bagi setiap warga untuk diperlakukan sama terlepas dari atribut sosial yang dimilikinya. Demokrasi tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan asal-usul sosialnya. Dalam bidang politik dan pemerintahan misalnya, yang pada mulanya menjadi privilege dan domain kalangan aristokrat (patricia) dan laki-laki, melalui demokrasi rakyat biasa, kaum melarat (pleb), dan perempuan dapat memiliki hak yang sama dan dapat memerankan diri di dalamnya.

Kedua, kebebasan (liberty). Demokrasi memberikan peluang bagi manusia terbebas dari segala bentuk perbudakan, penindasan, penyiksaan dan kemiskinan. Demokrasi memberikan kesempatan kepada manusia untuk secara bebas menentukan hidup, menentukan nasib sendiri, memilih kewarganegaraan, pekerjaan dan lain sebagainya. Jelas sekali bahwa demokrasi membuka kesempatan kepada siapapun untuk mencapai kebebasannya sebagaimana Berlin sebutkan ada dua macam, yaitu kebebasan dari (freedom from-negatif) dan kebebasan untuk (freedom for-positif).

Nilai kebebasan demokrasi tidak jarang dipertentangkan oleh para penentang demokrasi bahkan pula oleh oponen-oponen demokrasi maupun filsuf-filsuf politik. Fokus perdebatannya seputar seberapa “bebas” si manusia sebagai subjek yang secara sosial terikat dengan kebiasaan-kebiasaan, norma-norma dan kebudayaan-kebudayaan tertentu. Perdebatan ini menghasilkan “penanda atas kebebasan sebagai sebuah konsep”, yaitu tentang (a) liberty, dan (b) license. Jika didalami secara sederhana dan seksama kebebasan yang dimaksudkan adalah si manusia, atau lebih konkretnya, orang per orang memiliki keleluasaan untuk CHOICE apapun bagi hidupnya.

Ketiga, ke-publik-an. Di dalam demokrasi publik adalah sebuah arena di mana kebutuhan, nalar dan kehendak publik dirumuskan sebagai bentuk aktual kepentingan bersama. Karena publik adalah aktualisasi kepentingan bersama maka ia bersifat politis. Jadi, dalam pengertian ini ruang publik selalu dikontestasikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atasnya, dan karenanya menghendaki kontrol rakyat (popular control) berdasarkan kebebasan dan kesetaraan politik.

Demokrasi memungkinkan publik untuk memformulasi isu-isu dan kepentingan-kepentingan mereka melalui ruang publik (public sphere) yang bebas dan terbuka. Oleh sebab itu ruang publik sebagai arena kontestasi harus dimenangkan oleh kalangan aktivis Prodem karena ia sangat menentukan bagi nalar dan imaji publik tentang diri, masyarakat dan negara-bangsa. (Insan Kamil)





ShortURL: http://cefil.info/?p=716 |