PRESS RELEASE : Masyarakat Sipil Harus Mengambil Peran Politik Untuk Melakukan Perubahan “Wajah” Kepemimpinan Indonesia



PRESS RELEASE CEFIL SATUNAMAYogyakarta, 29 September 2012

Status : Untuk diterbitkan segera

Masyarakat Sipil Harus Mengambil Peran Politik Untuk Melakukan Perubahan “Wajah” Kepemimpinan Indonesia

Di tengah krisis kepemimpinan di Indonesia, seharusnya masyarakat sipil bisa membangun aliansi yang lebih sehat, dan bisa menjadi sebuah kekuatan yang mampu menggerakkan setiap orang untuk melakukan sebuah perubahan, terutama ketika mereka harus memilih pemimpin bangsanya yang akan membawa arah masa depan mereka dengan baik. Namun hal itu tidak pernah terwujud, terbukti sejak paska kemerdekaan, “wajah” kepemimpinan Indonesia sangat tidak berkarakter, tidak bermoral dan selalu hanyut dalam politik uang, serta tidak pernah membawa kesejahteraan bagi rakyatnya.

Demikian yang bisa disimpulkan dalam acara : Temu Alumni Pelatihan CEFIL (Civic Education for Future Indonesia Leader)-SATUNAMA , “Menakar Kepemimpuan Indonesia Masa Depan”, dalam salah satu rangkaian kegiatan mereka, seminar,”Refleksi KeIndonesiaan dan Kepemimpunan Indonesia Masa Depan,” Sabtu (29/9), di Tamansiswa, Yogyakarta. Keynote speaker dlm acara ini adalah Prof.Dr.H.Ahmad Syafi’I Maarif, dan para narasumber dalam diskusi panel : Idhal Kasim (Ketua Komnas HAM)- aspek penegakkan hukum, Chusnul Mariyah (Mantan Anggota KPU)- Aspek Kompetisi Politik, Leonard Imbiri (Sekretaris Dewan Adat Papua)- Aspek Partisipasi Warga Negara, dan TM Zulfikar (Direktur Eksekutif Walhi Aceh)- Aspek Tata Kelola Pemerintah Yang Baik.

Dalam kesempatan itu, Syafii dan  Ifdhal menilai, Indonesia justru mempunyai kepemimpinan bangsa yang sangat berkarakter, bervisi dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat hanya pada masa kolonialisme. Namun itu tidak ditemukan lagi setelah kemerdekaan hingga kini, sehingga menjadi krisis kepemimpinan. Celakanya, tidak ada kekuatan masyarakat sipil yang mampu mengubah kenyataan tersebut hingga hari ini. Hal ini disebabkan pendidikan yang menjauhkan dari realitas sosial dan nilai-nilai kebangsaan.

“Benang kusut kepemimpinan kita belum terpecahkan, dan kita sesungguhnya berlomba dengan waktu. Jika tidak cepat (mengubah kondisi krisis kepemimpinan Indonesia-red), maka lingkungan dan ekosistem pun semakin rusak. Dalam bacaan saya sejak merdeka ‘45, sudah sulit menemukan kepemimpinan Indonesia yang punya keberanian, visi, dan bisa memimpin,” jelas Syafi’I Ma’arif, seraya menambahkan, karakter bangsa ini sudah dirusak dengan budaya “uang”.

Pendapat ini dikuatkan oleh Ifdal Kasim, “Jika mengambil komparasi dengan jaman kolonial, sistem pendidikan Belanda tersebut melahirkan sarjana hukum yang punya karakter kuat. Generasi pertama lawyer di Indonesia punya semangat tinggi dlm memperjuangkan rule of law dan memiliki karakter sebagai pembela adalah Yap Thiam Hien. Lebih dari 20 tahun terakhir kita tidak punya penegak hukum yang baik dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

Saat ini, tidak sedikit penegak hukum yang terjebak di industri hukum yang tidak berpihak kepada korban-korban ketidakadilan. Jika kondisi ini terus berlanjut, jangan harap kasus-kasus besar seperti Century dan kasus pelanggaran HAM dapat diproses oleh penegak hukum kita.

“Paling krusial adalah hilangnya karakter, integritas dari penegak hukum di Indonesia, baik di kalangan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa hakim, maupun di kalangan pengacara. Jadi semakin sulit mengharapkan lahirnya kepemimpinan bangsa di komunitas ini, seperti di Amerika Serikat, misalnya. Di Indonesia, komunitas ini banyak yang terlibat korupsi, percaloan perkara. Tidak ada semangat untuk memberikan penegakan hukum yang seharusnya. Mentalitas ini yg  membuat proses penegakan hukum di Indonesia tidak tegak dengan baik. Padahal tujuannya untuk masyarakat, tidak heran jika kasus Century dan kasus-kasus korupsi mengambang,” jelas Ifdhal.

Ifdhal menambahkan, tadinya ada harapan dengan adanya pengacara-pengacara dari YLBHI, yang idialis bekerja untuk masyarakat, rule of law. Tapi tampaknya anak muda yang bergabung di sana hanya untuk “mematangkan diri,” setelah keluar dari YLBHI banyak yang terseret dalam “industri hukum”.

“Idialisme yang dibangun dalam Organisasi Masyarakat Sipil kemudian tidak dilanjutkan ketika mereka masuk dalam industry hukum,” tandasnya.

Menurut Syafi’I, diperlukan pendidikan karakter bangsa, yang bisa melihat kepemimpinan lebih kritis atau setidaknya melahirkan pemimpin berkarakter, sambil menyinggung lembaga Lemhanas yang ternyata tidak menghasilkan perubahan pada wajah “kepemimpinan” di Indonesia. Dia mengapresiasi dengan apa yang dilakukan Satunama dan CEFIL ketika memberikan pendidikan politik pada pemimpin-pemimpin yang ada di masyarakat sipil, diharapkan ke depan bisa memberikan perubahan pada “wajah” kepemimpinan bangsa ini.

Hal senada muncul dari paparan Chusnul Mariyah. Ia melakukan identifikasi kompetesi politik di Indonesia. Mulai dari biaya pemilu di Indonesia tinggi, adanya money politik, banyak institusi yang sebenarnya tidak perlu ada, hingga DPD yang isinya hanya kerabat pejabat. Tapi ia masih melihat peluang untuk memperbaiki masa depan Indonesia pada pemilu tahun 2014. Rakyat perlu mendapatkan banyak info mengenai calon pemimpinnya sehingga pemenang pemilu bukan pemimpin yang menguasai media atau wajahnya indah dilihat.  Ia menyayangkan orang yang bersih justru malas terlibat dengan politik karena mereka tidak ingin berurusan dengan politik kepentingan. Padahal negara dibentuk oleh partai sehingga masyarakat sipil perlu masuk ke politik untuk mengubah sistem yang berjalan selama ini.

Seminar ini juga dilengkapi paparan dari Papua dan Aceh mengenai partisipasi warga negara dan kerusakan lingkungan akibat pengambil kebijakan yang tidak bijak. Di Papua terdapat banyak ketidak berpihakan kepada masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkain temu alumni CEFIL-SATUNAMA. CEFIL merupakan pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Yayasan SATUNAMA sejak tahun 1998. Dalam pelatihan ini, sekitar 2.500 alumni yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia belajar dan bertukar pengalaman mengenai penyebarluasan nilai demokrasi di wilayah politik, sosial, ekonomi, budaya.  Pelatihan ini terselenggara atas dasar kepemimpinan sipil di Indonesia merupakan hal yang mutlak diperlukan. Perlu adanya elit politik yang bisa memberikan contoh yang baik untuk mendorong perubahan sosial.

Selain di Yogya, para alumni, CEFIL di berbagai daerah juga menggelar hal yang sama secara parallel, di 12 daerah. Yakni: Meulaboh-Aceh, Medan-Sumatra Utara, Padang-Sumatra Barat, Jakarta-DKI Jakarta, Bandung-Jawa Barat, Semarang-Jawa tengah, Sleman-DI Yogyakarta, Tuban-Jawa Timur, Pontianak-Kalimantan Barat, Manado-Sulawesi Utara, Maumere-Nusa Tenggara Timor, dan Wamena Papua. Hasil lokakarya ini akan dikompilasi dan dirumuskan menjadi agenda bersama yang akan dipaparkan pada hari Minggu, 30 September 2012 pada pukul 08.00 hingga 12.00 di Balai Latihan SATUNAMA, Jl sambisari no 99, Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman. Acara ini akan dilanjutkan dengan diskusi lintas generasi dan konferensi pers mulai pukul 13.00 di lokasi yang sama. Kegiatan ini akan membahas seperti apa kondisi pergerakan kepemimpinan masyarakat yang ada saat ini dan apa yang bisa dilakukan kedepannya. *

Kontak Acara : Sana Ulaili (085742340243/085228548090)

email :  sanamaniez@gmail.com, oeryp@yahoo.com)





ShortURL: http://cefil.info/?p=69 |