Sekretaris Umum Dewan Adat Papua : Memotret Papua adalah Memotret Indonesia

Sekretaris Umum Dewan Adat Papua : Memotret Papua adalah Memotret Indonesia

Tanah Papua hingga disebut Papua mempunyai sejarah panjang. Awalnya dikenal sebagai Nova New Guinea, menjadi New Guinea, lalu Irian Barat, kemudian Irian Jaya, hingga kini disebut Papua. Memotret Papua adalah memotret Indonesia. Demikian juga membicarakan kekacauan yang terjadi di Papua adalah membicarakan kekacauan yang terjadi di Indonesia. Papua, seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, kaya akan sumber daya alam (SDA). Selain kaya SDA, di Papua terjadi kekerasan Negara, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), konflik SDA. Meski wilayah Papua kaya, kemiskinan warga Papua sangat besar. Disebutkan bahwa 80 persen warga Papua hidup di bawah garis kemiskinan. Masyarakat Papua dimarginalkan. Pendidikan pun memberikan kabar baik karena angka buta aksara masih sangat tinggi.

Demikian paparan Sekretaris Umum Dewan Adat Papua Leonard Impiri dalam Seminar “Refleksi KeIndonesiaan dan Kepemimpinan Indonesia Masa Depan”, yang merupakan rangkaian kegiatan Temu Alumni CEFIL-SATUNAMA, Sabtu (29/9). Konflik yang terjadi di Papua, dalam paparan Leo, dibagi berdasarkan berdasarkan pembagian dari Dewan Adat Papua (DAP) dan LIPI. DAP membagi konflik menjadi tiga (3) kategori, yaitu konflik status politik, pembangunan, dan pelanggaran HAM. Sedangkan LIPI membagi konflik Papua menjadi empat (4) kategori, yaitu kegagalan pembangunan, kekerasan Negara dan pelanggaran HAM, marginalisasi dan diskriminasi, serta status politik dan konstruksi sejarah.

Dalam proses demokratisasi Papua, Leo menyebut dua tokoh Papua yang berpengaruh. Tokoh tersebut adalah Gubernur Papua Barnabas Suebu dan Wakil Ketua Presidium DAP yang juga mantan Ketua Dewan Adat Papua pertama Thom Beanal. Tokoh ini menjadi pusat ketika kita berbicara partisipasi warga negara dalam prsoes demokratisasi di Papua.

Partisipasi warga Negara dihubungkan dengan mobiliasasi. Dalam pemilu, terutama di wilayah yang tidak mudah dijangkau masyarakat diajak pesta bakar batu. Siapa yang memiliki uang banyak pasti menang. Sedangkan di wilayah perkotaan, proses sosialiasi pemilu menjadi lebih terjangkau. Pemilih lebih mudah menentukan pilihannya. Pada kaum intelektual muda, mereka memutuskan untuk tidak mengikuti pemilu.

Menilik pada peristiwa yang terjadi di Papua, proses pemilu yang dilakukan pemerintah, dikawal oleh pasukan keamanan banyak membawa korban. Leo menandaskan, kebanyakan warga Papua tidak memberikan hak suara karena ketika memberikan suara yang berbeda, ia akan jadi korban. Kaum intelektual muda lebih memilih tidak memilih atau golput ketimbang menjadi korban. Di wilayah terpencil, suara yang berbeda akan muncul dalam bentuk konflik antar masyarakat yang sengaja diciptakan oleh orang tidak dikenal atau invisible hand.

Sejak reformasi, Papua sangat dekat dengan isu Papua merdeka. Isu ini dibuat sebagai upaya konsolidasi bersama menghadapi situasi yang sulit, dimana operasi militer dilakukan hampir 40 tahun di tanah Papua. Ketika operasi militer diberlakukan, pembungkaman terhadap warga Papua yang dianggap berani. Leo mencontohkan, Ketua Adat yang dipenggal dan potongan kepalanya diarak keliling kampung sebagai bentuk intimidasi bagi warga secara umum.

Leo yang juga menjabat Direktur Yayasan Anak Dusun Papua (Yadupa) ini mengungkapkan, konsolidasi dilanjutkan dengan Konferensi Masyarakat Adat Papua. Proses konsolidasi itu terjadi sampai pada tingkat suku. Proses ini juga memicu kebangkitan berbagai komponen, misalnya perempuan mulai mengorganisir diri, pemuda mulai membentuk Organisasi Pemuda Papua Barat, begitu juga dengan mahasiswa.

Proses konsolidasi masyarakat adat menjadi bagian partisipasi utk menentukan konsep yang sesungguhnya dicari oleh bangsa ini, bangsa Indonesia. Dalam Konferensi Masyarakat Adat pertama, warga Papua, kata Leo, dihadapkan pada cara pandang mengenai Bhineka Tunggal Ika. Leo menyakini bahwa hakekat keIndonesiaan adalah kebhinekaan. Ketika bicara tentang Papua, kita menyinggung hakekat keIndonesiaan.

Dewan Adat Papua hingga kini terus mengupayakan konsep demokrasi kesatuan. Konsep kedaerahan, menurut Leo, tidak harus dipandang berbeda dengan konsep kesatuan. Semestinya, lokalitas justru diperkuat karena jika hal itu tidak dilakukan, tandas Leo, Indonesia tidak justru akan kehilangan identitas. Membangun keIndonesiaan semestinya dilakukan bersamaan dengan membangun lokalitas warga sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan Indonesia, tambah Leo.

Leo yang aktif mengkomunikasikan persoalan Papua pada berbagai pihak, termasuk pemerintah ini memiliki impian mengenai pemimpin Indonesia masa depan. Baginya, pemimpin masa depan yang baik adalah pemimpin yang hidup untuk bangsa dan rakyatnya bukan dihidupi oleh bangsa dan rakyatnya. Menurutnya, CEFIL-SATUNAMA berkontribusi memunculkan pemimpin masa depan untuk mweujudkan harapan dan mimpinya. (Ninuk Setya Utami)





ShortURL: http://cefil.info/?p=54 |