Demokrasi, Ruang Publik dan Radio Komunitas di Indonesia



Oleh : Iman Abda (alumni CEFIL)

“Di dalam siaran-siaran memerlukan rasa-tanggung-djawab terhadap kepentingan umum, dan pula sikap berani menentang usaha jang hendak memperkosa kepentingan umum.”
-Roeslan Abdoelgani, Sedjarah Radio di Indonesia, 11 Agustus 1953

“Apabila kita berniat mengurangi kemungkinan adanya penindasan yang lebih besar pada abad ke-21, masyarakat harus belajar untuk mengembangkan saluran-saluran yang tidak diracuni dan kurang bersifat manipulatif bagi informasi, partisipasi, dan aksi politik.”
-Soedjatmoko, 1983

Demokrasi selama ini dikenali sebagai suatu sistem pemerintahan yang segenap rakyat ikut memerintah melalui wakil-wakilnya – pemerintahan rakyat. Tetapi dari berbagai praktik politik dalam sebuah negara, kemudian ditengarai bahwa demokrasi perwakilan tersebut sangat rentan terhadap berbagai manipulasi, karena tidak adanya hubungan pengawasan langsung terhadap wakil-wakil yang telah dipilihnya. Sehingga sistem politik negara demokrasi perlu dirasionalisasikan agar secara substantif lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Ada banyak pandangan kritis tentang sistem politik demokrasi. Salah satunya adalah pandangan Jurgen Habermas. Menurutnya hanya kekuasaan yang ditentukan oleh diskusi publik yang kritis merupakan kekuasaan yang dirasionalisasikan. Diskusi semacam itu hanya mungkin dilakukan di dalam suatu wilayah sosial yang bebas dari sensor dan dominasi.

Dalam esainya, The Structural Transformation of the Public Sphere (1989), Jurgen Habermas melihat perkembangan wilayah sosial macam itu dalam sejarah masyarakat modern. Wilayah itu disebutnya “dunia publik” (public sphere). Semua wilayah kehidupan sosial yang memungkinkan kita untuk membentuk opini publik dapat disebut dunia publik. Semua warga masyarakat pada prinsipnya boleh memasuki dunia macam itu. Mereka sebetulnya adalah orang-orang privat. Bukan orang-orang dengan kepentingan bisnis atau profesional, bukan pejabat atau politikus. Tetapi percakapan mereka membentuk suatu publik sebab bukan soal-soal pribadi mereka yang dipercakapkan, melainkan soal-soal kepentingan umum yang dibicarakan tanpa paksaan. Baru dalam situasi ini orang-orang privat ini berlaku seperti publik, sebab mereka memiliki jaminan untuk berkumpul dan berserikat secara bebas dan menyatakan serta mengumumkan opini-opini mereka secara bebas.

Dunia publik itu bisa bersifat politis (dalam arti praktik kekuasaan) sejauh diskusi publik ini ditujukan pada berbagai hal yang menyangkut praktik negara. Memang negara bersifat ‘publik’, tetapi sifat publiknya ditentukan oleh tugasnya untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi publik. Artinya, Negara tidak termasuk dalam dunia publik itu. Maka, dunia publik sebetulnya justru menjadi kekuatan tandingan terhadap negara.

Dalam ide mengenai dunia publik sebetulnya ada dua pihak yang dibedakan secara analitis sebagai “negara dan “masyarakat”. Ide dunia publik sebenarnya tempat mediasi dua pihak tersebut, dengan begitu bisa terlihat potensi tumbuhnya sebuah lingkungan dan suasana komunikatif yang memungkinkan sistem politik demokrasi dalam masyarakat bisa berjalan dengan sehat.

Persoalan yang tetap tak terselesaikan adalah bagaimana menumbuhkan dunia publik semacam itu, sementara dalam kondisi sosial yang semakin kompleks ini praktik kekuasaan politis masih bersifat elitis, dan politik bukannya dirasionalisasikan melainkan baru dilegitimasikan. Publik hanya meneguhkan individu-individu yang berkuasa lewat pemungutan suara dan bukan lewat diskusi publik, kekuasaan mereka hanya dilegitimasikan di depan publik lewat aklamasi. Keputusan-keputusan politis yang kemudian diambil berada di luar diskusi publik, maka unsur irrasional dalam kekuasaan tidak dirasionalisasikan. Atau publik hanya melegitimasikan para personel administrasi yang hanya mengerti soal-soal teknis, dan pengambilan keputusan demokratis diabaikan dan diganti dengan keharusan-keharusan obyektif.

Tidak adanya komunikasi kritis antara para ahli dan para politikus berakar pada sistem-sistem nilai dalam masyarakat. Perlu ada media yang menerjemahkan soal-soal praktis ke dalam persoalan-persoalan yang dirumuskan secara ilmiah. Dan sebaliknya, ada proses menerjemahkan informasi ilmiah ke dalam persoalan-persoalan praktis. Proses penerjemahan ini harus dihubungkan dengan opini publik. Sebab, menurut Habermas, hubungan ilmu-ilmu dengan opini publik ini mendasar bagi pengilmiahan politik. Di sini, pengetahuan dan kecakapan teknis dikonfrontasikan dengan pemahaman diri yang terikat pada tradisi dan nilai-nilai.

Radio komunitas di Indonesia sebagai bagian dari media harus di pandang sebagai representasi ruang publik pada tingkat tertentu. Dengan demikian radio komunitas bisa berperan dalam memperjuangkan terciptanya ruang kebebasan untuk menyatakan dan menampung opini publik (public opinion) atau untuk membentuk wacana publik (public discourse). Radio komunitas bisa membangun wacana publik yang bebas dari kepentingan modal dan kuasa atau dari ideologi-ideologi yang akan mendistorsi realitas sosial baik itu yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya.

Jika inti perjuangan para pejuang kemerdekaan pada sebelum tahun 1945 adalah bagaimana membebaskan ruang hidup yang bebas dari penjajahan. Setelah kemerdekaan, perjuangan adalah untuk menciptakan ruang publik yang bebas dari distorsi, dominasi, atau hegemoni yang muncul bersamaan dengan transformasi masyarakat. Lebih khusus lagi, bagaimana menciptakan ruang publik yang didalamnya demokratisasi bisa berlangsung secara bebas tanpa paksaan atau tekanan.

Agenda dan Peran Radio Komunitas

Kelahiran dan perkembangan radio komunitas di Indonesia beberapa tahun terakhir ini membuktikan, bahwa hanya dalam kerangka kerja politik demokrasilah hak-hak asasi manusia dapat dimajukan dan dilindungi. Kondisi hak untuk mengeluarkan pendapat ( hak untuk berekspresi) yang membaik sejak 1998, memberi peluang dan dorongan bagi masyarakat atau komunitas-komunitas tertentu mulai menggunakan radio sebagai media ekspresinya. Namun demikian, radio komunitas di Indonesia-sebagaimana dengan media pada umumnya- berada dalam kondisi demokrasi yang defisit. Suatu kondisi demokrasi yang bila tidak diatasi dengan tepat, dapat menjurus kepada munculnya kembali pemerintahan otoritarian, yang pada gilirannya akan kembali mengekang kebebasan mengeluarkan pendapat. Bukan satu hal yang mustahil juga akan menutup ruang hidup radio komunitas. Menyadari keadaan semacam ini, radio komunitas di Indonesia mestinya tidak hanya bersikap sebagai pengguna (user) dari hak dan institusi demokrasi tetapi sekaligus harus menjadi pemaju (promoter) hak dan institusi demokrasi.

Dalam kondisi demokrasi dimana representasi sangat buruk, posisi media terutama radio komunitas menjadi sangat strategis. Posisi ini dicapainya terutama karena alasan bahwa radio komunitas berada di tingkat lokal, karenanya paling mengetahui kepentingan dari masyarakat komunitasnya- yang selama ini diabaikan. Radio komunitas juga tidak tergantung kepada kepentingan modal.

Radio komunitas dapat menjadi alat untuk merumuskan dan menyampaikan secara luas berbagai kepentingan-kepentingan komunitasnya yang sering diabaikan oleh lembaga-lembaga representasi, terutama di tingkat lokal. Radio komunitas memang tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi partai politik atau lembaga-lembaga representasi lainnya, tetapi dengan perumusan dan artikulasi kepentingan komunitas atas hal-hal yang konkrit (sarana air minum, ketersedian pupuk, layanan kesehatan yang benar, atap sekolah yang tidak bocor, kehadiran polisi yang melayani bukan yang minta dilayani, pejabat publik yang mengabdi ke rakyat , dst). Dengan perkataan lain, komunitas menggunakan radio komunitasnya untuk mendorong agar kepentingan-kepentingan mereka masuk dalam kebijakan/ keputusan publik. Pada tingkat tertentu, peranan radio komunitas akan memaksa lembaga-lembaga representasi untuk melakukan fungsi yang seharusnya.

Defisit demokrasi akan dikurangi secara signifikan, ketika rakyat dapat mengendalikan proses-proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama. Hak yang dijamin dalam konstitusi itu ( hak-hak sipil, politik, ekonomi,sosial, dan budaya) tidak hanya terwujud di atas kertas, tetapi didalam kehidupan nyata masyarakat, dari waktu ke waktu. Inilah yang menjadi substansi demokrasi. Ini yang membuat demokrasi masuk akal.
Dalam konteks seperti itu, maka radio komunitas memasuki satu arena kerja yang luas, yang penuh dengan tantangan, yang dengan kecerdasan dan kreativitasnya radio komunitas akan dapat memberi sumbangan yang berarti bagi pemajuan demokrasi, dimana hak asasi manusia dapat dimajukan dan dilindungi secara efektif.

Daftar bacaan:
1. Hardiman, F. Budi, Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik danbModernisme Menurut Jurgen Habermas, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993
2. Hikam, Muhammad AS, Demokrasi dan Civil Society, LP3ES, Jakarta, Indonesia, 1996.
3. Huntington, Samuel P., Gelombang Demokratisasi Ketiga, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997
4. Ibrahim, Idi Subandy, Dari Nalar Keterasingan Menuju Nalar Pencerahan, Penerbit Jalasutra, Yogyakarta, 2004
5. Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kumpulan Makalah Seminar: Kekuatan Komunitas Sebagai Pilar Pembangunan, Jakarta, April 2002.
6. Khudory, Darwis, Menuju Kampung Pemerdekaan: Membangun Masyarakat Sipil dari Akar-akarnya – Belajar dari Romo Mangun di Pinggir Kali Code, Yayasan Pondok Rakyat, Yogyakarta, Indonesia, 2002.
7. Nababan, Asmara, Radio Komunitas Melawan Pembajakan Demokrasi, Makalah seminar, 2004
8. Rachmiatie, Ati, Radio Komunitas Eskalasi Demokratisasi Komunikasi, penerbit Simbiosa, Bandung 2007
9. Rakhmat, Jalaluddin, Psikologi Komunikasi, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996
10. Suryokusumo, Zaenal Jaminan Konstitusi Untuk Penyiaran Komunitas, makalah seminar 2004
11. Kementrian Penerangan – Djawatan Radio Republik Indonesia, Sejarah Radio di Indonesia, Jakarta, 1953





ShortURL: http://cefil.info/?p=30 |