Temu Alumni CEFIL Regional Semarang, Ketemu dan Kenalan



Selamat datang di tempat kami. Mari kita mulai bahas rekomendasi di daerah (Jawa Tengah). Kemudian kita nanti berangkat pada sub bahasan civil society itu perkembangannya seperti apa gitu. Mari kita diskusikan bersama.

Saya aktif member advokasi pada buruh tani dan nelayan. Saya dulu diundang satu nama kita diajak mengakses dana-dana dari founding. Setelah berjalan, kami mengundurkan diri dari sana, karena focus kami berbeda, kami mengadvokasi pada teknis pelaksanaan. Kami berdua membentuk mitra bantuan hukum, dalam arti yang luas. Ini dilakukan karena klien yang datang setelah evaluasi yang datang lebih sekedar tampak di permukaan. Maka, lebih banyak pada ranah sosial ekonomi, memang sebagian besar adalah orang yang tidak mampu. Mereka lantas membuat kelompok, di mana satu orang tadi bangkit dan mengadvokasi temen-temen yang lain, kemudian punya usaha bersama. Inilah sasaran kami untuk kemudian saya dan teman-teman mendirikan mitra bantuan hukum.

Kalau saya, saya ke SATUNAMA berasal dari pers mahasiswa. Setelah lulus, kami berproses di eLSA, wadah untuk terus bersama dalam organisasi pasca pers mahasiswa. Fokusnya juga advokasi, tetapu khusus keberagam beragama, dan monitoring juga. Seperti monitoring kita juga mengadvokasi suku Samin, di mana disana kaum Samin dipaksa untuk belajar agama. Ini salah satu sasaran saya.

Dalam banyak hal, banyak pemuka agama bicara tidak jujur, ada rahasia yang sengaja ditutup-tutupi. Padahal, yang menjabat di FKUB daerah adalah orang yang sudah pensiun. Tidak mungkin turun di grass root untuk orang yang sudah tua. Kita lantas yang melaksanakan monitoring di derah Jawa Tengah. Ternyata, banyak sekali fenomena di daerah yang belum terkover.

Pada satu sisi juga, dalam proses reformasi sebenarnya masyarkat belum faham mengenai demokrasi. Saya pernah menulis bahwa masyarakat Indonesia masih mempersiapkan demokrasi. Sekarang kalau melihat masih begitu, ada kesenjangan, masyarakat sebenarnya masih belum siap. Akibatnya, sikap anarkis terjadi di mana-mana.

Saya mengira memang masyarakat belum mengerti. Tapi paling tidak, demokrasi adalah pilhan terburuk dari yang paling terburuk. Yang membuat permasalahan semakin kompleks adalah tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab, mulai mengemuka dan semakin kacau.

Mungkin yang menjadi pangkal permasalahan adalah sikap kedewasaan itu belum tumbuh di masyarakat, pimpinan itu dengan cerdik masih mengikuti gaya lama. Selain itu, sumbernya adalah ketidakadilan. Baik keadilan ekonomi, maupun yang lainnya, sehingga masyarakat makin terpuruk.

Untuk itu, cara merespon persoalan ini ya dengan mereposisi sikap kita. kita alami memang benturannya sangat kuat, advokasi kita di masing-masing posisi kita juga mengalami masalah. Namun, itu ndak masalah, dan itu harus berupa gerakan, bukan sebatas wacana. Semua berfokus pada itu (gerakan), kalau kita berjalan sendiri-sendiri ya ndak sesuai.

Masalah lain, mungkin keteladanan itu sendiri. Sistem juga mungkin menambah pengaruh. Dimulai dari apa kira-kira orang-orang yang bertingkah laku seperti itu, kita yang menciptakan sistem, bukan kita yang mengikuti sistem.

Saya juga melihat media banyak yang tidak professional. Kalau dilihat, banyak media yang hanya mengejar berita, tanpa mengesampingkan kondisi di masyarakat. Banyak media yang bermain tidak sehat, dan tidak mendewasakan.

Namun secara khusus, hampir semua birokrasi melakukan korupsi yang secara legal. Anehnya, mereka menyalahkan system. Masalah teknis yang seringkali dijadikan alasan, SPJ lah, dan sebagaimana lainnya. Terjadi korupsi secara legal. Eksekutif lebih pintar karena bertahun-tahun daripada legislative yang hanya orang baru.

Dalam bidang pedidikan, kita juga heran. Banyak orang mengatakan, Boleh nakal asalkan dia itu pintar. Ini yang justru menjadi cikal bakal korupsi. Untuk ini, bagaimana mendewasakan masyarakat, baik social ekonomi dan masyarakat.

 

HASIL REKOMENDASI

Membangun kedewasaan demokrasi dalam bidang hukum

  1. Kultur
  2. Mengadvokasi masyarakat dalam memahami pengetahuan hukum yang baik, dengan cara bantuan hukum secara pro-bono/gratis.
  3. Pendampingan kepada masyarakat yang terdiskriminasi,
  4. Sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang bersinggungan langsung terhadap hak-hak masyarakat.
    1. Substansi
    2. pembaharuan dalam materi hukum bidang agraria, perlindungan perempuan dan anak, kebebasan beragama dan pemberantasan korupsi
    3. menampung aspirasi masyarakat sipil dalam pembuatan undang-undang.
      1. Struktur:
      2. Reformasi instansi penegakan hukum, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan
      3. reformasi sistem penegakan hukum di Indonesia,
      4. penguatan mental para penegak hukum.




ShortURL: http://cefil.info/?p=118 |