Perdamaian Maluku Dibangun dari Sampah



Membangun perdamaian di Maluku tidak boleh berhenti sampai di sini. Tokoh-tokoh muda dari berbagai kelompok, baik Kristen maupun Islam akan lebih baik jika memiliki forum sebagai wadah komunikasi untuk mewujudkan perdamaian di Maluku. Kami terus berupaya untuk mewujudkan perdamaian Maluku melalui berbagai forum. Demikian Koordinator Divisi  Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) Maluku Iwan Rumalean.

“Saat ini wadah komunikasi didominasi orang tua, itu pun tidak begitu aktif. Lakpesdam NU Maluku juga menginisiasi komunitas penjual ikan yang di Maluku bernama Jiku Jiku. Wadah itu sampai sekarang masih berjalan,” kata Iwan sebagai tindak lanjut dari pelatihan CEFIL SATUNAMA yang dia ikuti tahun 2003 silam.

Pada tahun itu, sepulang dari pelatihan dan dalam suasana konflik masih sangat kuat, Iwan bersama kawan-kawan Lakpesdam NU Maluku memulai membangun perdamaian melalui sampah. “Praktek dari materi resolusi konflik adalah membuat sampah menjadi media membangun perdamaian. Dua komunitas yang bertikai berhasil kami pertemukan dalam berbagai forum dan damai. Kemudian kami membuat forum-forum di komunitas lain dan semuanya masih berjalan,” tutur Iwan.

Menurut Iwan, pelatihan dengan materi resolusi konflik dan perdamaian, serta pelatihan pengembangan kapasitas lain masih sangat diperlukan di Maluku. Iwang mengungkapkan, sumber daya manusia di daerahnya masih sangat terbatas, bukan hanya Lakpesdam NU, tetapi juga pemerintah, teman-teman di LSM, legislative, dan warga umumnya.

“Di tahun-tahun 90’an banyak lembaga bermunculan tetapi tidak banyak yang bisa bertahan. Rata-rata kapasitas orang pergerakan sangat lemah. Kami Lakpesdam NU sampai sekarang masih berdiri. Saya kira karena bekal ilmu dari pelatihan di SATUNAMA.”

Lakpesdam NU Maluku menurut Iwan masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diwujudkan. Pemahaman membangun perdamaian warga Maluku, menurutnya masih lemah. Berikut system pengawasan program-program pemerintah untuk akuntabilitas maupun tranparansi masih lemah.

“Dari ilmu yang kami dapatkan, kami melakukan pelatihan untuk raja-raja (Kepala Desa). Menurut pengakuan mereka, pengelolaan anggaran mereka tidak baik. Ilmu itu kami tularkan ke mereka dan mereka mengatakan terbantu sekali. Mereka mengaku selama menjadi raja, ilmu itu tidak pernah diperoleh dari kecamaatan atau pemerintah,” tambah Iwan. (Ninuk Setya Utami)





ShortURL: http://cefil.info/?p=108 |