Civil Society bukan Musuh tapi Partner Pemerintah Timor Leste



Usia Timor Leste masih sangat muda. Setelah referendum yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus, di bawah perjanjian antara Indonesia dan Portugal, serta disponsori PBB, mayoritas penduduk Timor Leste memilih merdeka dari Indonesia. Tiga (3) tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Mei 2002, secara internasional Timor Leste diakui sebagai Negara merdeka dengan sokongan luar biasa dari PBB. Kini, di usianya yang sangat belia, pemerintahan Timur Leste terus melakukan segala upaya untuk memperkuat masyarakatnya.

“Sebagai Negara baru, Negara kecil, semua usaha kami lakukan. Kita tidak alergi terhadap kritik, tidak alergi pada oposisi. Itu semua kami butuhkan. Apalagi masyarakat yang menjadi kuat bisa ikut berperan dalam memperbaiki mekanisme Negara.”

Demikian pernyataan Staf Ahli Kementerian Pemuda dan Masyarakat Sipil Timor Leste Joaquim da Costa Frietas, di sela Diskusi Pleno “Perumusan Hasil-Hasil Lokakarya Alumni untuk Demokrasi” yang menjadi rangkaian kegiatan Temu Alumni CEFIL SATUNAMA.

Joaquim mengungkapkan, untuk mewujudkan Negara yang ideal bagi rakyat, seperti pengetahuan yang pernah ia peroleh dalam pelatihan CEFIL dalam kurun April sampai Mei 1999, pemerintah Timor Leste terus menemukan tantangan dan kendala di berbagai sector. Sumber daya manusia yang dimiliki Timor Leste masih terlalu kecil.

Kata dia, modul-modul berbagai pelatihan yang Timor Leste masih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. “Kami perlu mengadaptasi perbedaan lingkungan yang kami miliki sekarang. Kami mendapat pengetahuan-pengetahuan itu dalam Bahasa Indonesia sehingga kami harus menerjemahkan ke dalam bahasa lokal agar lebih mudah dipahami. Ini menjadi tantangan utama. 13 tahun sudah kami tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Pemahaman Bahasa Indonesia generasi setelah kami adalah bahasa sinetron,” ujarnya.

Berada di posisi staff ahli menteri, Joaquim kini tidak memberikan pengetahuan yang diperolehnya di pelatihan CEFIL secara langsung. Organisasi civil society diberi  keleluasaan untuk mengembangkan program sendiri dengan kucuran dana dari pemerintah. Joaquim mengakui, pemerintah masih kesulitan dan terus mencari cara untuk memulai kebijakan tersebut.

“Bulan lalu saya mencoba lagi untuk memetakan dalam jangka waktu lima (5) tahun, siapa saja civil society yang dikelola Primary Office. Ternyata banyak unsure civil society, seperti organisasi kemahasiswaan, foundation, invidual organizatition dan lain-lain. Kalau kebijakan ini dilanjutkan memang masih sulit mengukur hasil yang signifikan. Ke depan, organisasi harus memiliki rencana minimal tiga (3) tahun. Selama dua (2) tahun ini, kami membuat system bagaimana mereka –civil society- bisa mengakses. Hal ini memang masih menjadi kendala utama,” tandas Joaquim.

Dalam kebijakan penganggaran Pemerintah Timor Leste, terdapat empat (4) prioritas yang dilakukan untuk memperkuat masyarakat sipil. Prioritas tersebut di antaranya, organisasi masyarakat sipil memiliki kemampuan yang lebih baik dari pemerintah. Hal ini dilakukan agar organisasi di masyarakat bisa menjadi partner pemerintah untuk membantu manajemen pemerintah, good governance, transparansi, maupun akuntabilitas. Kedua, pendidikan kewarganegaran, kemudian pendekatan dalam pengembangan.

“Kami tidak punya staff yang cukup untuk memonitor sehingga harus mencari partner untuk memonitor. Keempat adala penguatan institusi civil society melalui studi banding, pelatihan, perencanaan organisasi dan sebagainya,” kata Joaquim.

Pembangunan nasional Timor Leste, tambah Joaquim, perlu mobilisasi kekuatan masyarakat. Pada 2013, rencananya semua suku dan desa akan mendapat anggaran sebanyak U$ 50 ribu agar penduduk dapat berpartisipasi membangun Negara melalui desanya masing-masing. (Ninuk Setya Utami)





ShortURL: http://cefil.info/?p=106 |